SASTRA DAN INTERKULTURALISME

BEBERAPA CATATAN TENTANG SASTRA (INDONESIA)

DALAM PERSPEKTIF INTERKULTURALISME[1]

Aprinus Salam

Pengantar

Sastra (Indonesia) merupakan hasil dari satu proses panjang interkulturalisasi berbagai budaya di Indonesia, secara khusus termasuk di dalamnya pilihan terhadap sastra berbahasa Indonesia. Berbagai budaya yang dimaksud meliputi kompleksitas dan level genre budaya di dalam masyarakat yang dikemas ke dalam karya sastra. Dalam konteks ini sastra dapat dijadikan ajang representasi bagaimana proses-proses budaya yang telah dan sedang terjadi, dan bahkan kemungkinan proses ke arah mana kebudayaan akan berlangsung di masa depan.

Sementara itu, hal yang dimaksud dengan interkulturalisme dalam karya sastra adalah bagaimana  berbagai (asal) budaya yang berbeda dipahami, dinilai, diterima, atau dikeluarkan (ditolak) dalam satu perspektif dan tindakan budaya tertentu (penulisan sastra) sehingga dalam proses tersebut secara imajinatif menuju dan menjadi satu bentuk cara kehidupan  tertentu yang berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Dalam hal ini sastra menjadi sebuah atau sistem model kehidupan kedua (Lotman, 1977), suatu alternatif.  Sementara itu, varian-varian parole dan genre sastra merupakan variasi-variasi bagaimana proses interkulturalisasi itu telah dan sedang terjadi.

Dalam berbagai proses pewadahan imajinatif tersebut, sastra Indonesia memperlihatkan beberapa gejala dan pengelolaan yang berbeda bergantung  konteks dan formasi diskursif, ataupun peristiwa-peristiwa sosial dan empirik yang mengondisikan keberadaan sastra.

Namun, terdapat beberapa sudut pandang tentang interkulturalisasi dan interkulturalisme tersebut. Pertama, seperti telah disinggung, bahwa pada ujung-ujungnya, sastra Indonesia merupakan proses interkulturalisasi berbagai budaya, dan cara kehidupan dipraktikkan. Hal ini berangkat dari satu asumsi bahwa manusia (pengarang), dalam pengertian terbatas pun, merupakan proses panjang hasil interkulturalisasi sehingga karya sastra secara inheren merupakan produk interkultur.

Kedua, jika diandaikan teks sastra sebagai sesuatu yang mandiri maka karya sastra dapat ditempatkan sebagai medan tekstual bagaimana secara intrinsik budaya-budaya yang berbeda diposisikan, dikelola, dinilai, dan kemudian dinarasikan. Hal tersebut terjadi jika dalam karya sastra tersebut terdapat berbagai karakter  (tokoh-tokoh) yang berasal dari budaya ataupun setting yang berbeda. Suatu kajian tentang posisi, pengelolaan, penilaian, dan kontekstualisasi fakta cerita dalam karya sastra tersebut merupakan kajian yang penting untuk mengetahui bagaimana kultur yang berbeda saling dipertemukan, saling mengisi, atau dipertentangkan.

Ketiga, dalam konteks ini bisa pula karya sastra dapat ditempatkan sebagai satu karya ”etnografis” tertentu, sebagai satu tulisan persentuhan antarbudaya, antara pengarang dengan budaya tertentu. Sebagai misal, seorang pengarang dari Batak menulis tentang masyarakat Sumbawa. Cara pandang, narasi-narasi, dan artikulasi merupakan masalah yang penting untuk dikaji karena karya sastra menjadi wadah negosiasi antara dua kultur (atau lebih) yang berbeda. Kajian terhadap karya sastra itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kebudayaan yang berbeda dipahami, dinilai, atau bahkan untuk ”tidak disukai” dalam satu perspektif budaya tertentu yang berbeda.

Keempat, sangat mungkin mekanisme sastra dan interkultur yang dimaksud adalah upaya mengkaji dan menafsirkan karya sastra dalam perspektif budaya penafsir. Misalnya, bagaimana orang Jawa membaca karya sastra Bugis atau Sunda, dan sebagainya. Artinya, terdapat persentuhan budaya yang berbeda dalam berbagai level, sudut pandang, dan genre yang memungkinkan karya sastra ditafsirkan dalam cara-cara sesuai dengan konteks yang mempertemukan antara pengarang, sastra, dan penafsir (pembaca).

Dari berbagai perspektif tersebut, sejauh ini hal yang cukup dianggap dominan (arus utama) adalah asumsi pertama, yakni karya sastra sebagai wadah interkulturalisme (Bdk. Pavis, 1992). Dalam pengertian yang lebih luas asumsi tersebut juga digunakan untuk karya seni lainnya seperti film, teater, dan tari, Artinya, sebuah karya seni pada akhirnya merupakan terminal dari sebuah proses panjang berbagai pertemuan, gesekan, saling mengisi dan menolak berbagai budaya. Secara sederhana hal tersebut mengingatkan kita bahwa tidak ada karya seni (sastra) yang lahir dari kekosongan budaya (Teeuw, 1985). Seorang panafsir juga tidak menafsirkan karya sastra dengan kekosongan, tetapi berdasarkan asumsi, storage, tujuan, dan kepentingan tertentu

Di Balik Interkulturalitas: Mancari Faktor

Masalahnya adalah hal-hal apa yang ingin dicari (atau dijawab) dalam kajian sastra dalam perspektif interkulturalisme. Persoalan ini berkaitan dengan kemungkinan bagaimana menjelaskan tujuan dan manfaat suatu analisis dalam perspektif interkulturalisme. Memang, kajian interkulturalisme seolah bertumpang-tindih dibandingkan perspektif multikulturalisme. Hal itu tidak perlu terjadi karena asumsi-asumsi yang dibangun dalam dari dua perspektif tersebut sudah berbeda dari awalnya.

   Multikulturalisme lebih sebagai satu gerakan politik kebudayaan untuk mengandaikan bahwa entitas budaya itu dalam posisi sederajat dan selayaknya saling menghormati dan menghargai. Multikulturalisme merupakan sebuah pandangan yang mengupayakan untuk mengakui kesederajatan kelompok-kelompok yang berbeda baik secara individual, kemasyarakatan, maupun secara kebudayaan (Fay 1996, Jary dan Jary 1991, Watson 2000). Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat dipandang mempunyai kebudayaan yang berlaku umum dengan corak seperti mosaik yang mencakup kebudayaan-kebudayaan kecil di dalamnya (Reed, ed. 1997).

Sementara itu, dalam perspektif pembicaraan di sini, interkulturalisme justru menjelaskan faktor-faktor, proses dan mekanisme, atau ke arah mana proses interkulturalitas dalam karya sastra. Artinya, sudut pandang interkulturalisme adalah suatu upaya yang mencoba menjelaskan relasi-relasi antarbudaya, proses-proses negosiasi, dan hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap relasi dan negosiasi tersebut, dan mengapa hal tersebut terjadi.

           

Berdasarkan pembacaaan terhadap sejumlah karya sastra (dalam hal ini novel) maka diperkirakan terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap relasi-relasi antarbudaya tersebut. Hal-hal itu antara lain faktor politik, ekonomi, pendidikan, agama, teknologi, seksualitas, tradisi, dan gender. Dalam kesempatan ini tidak semua faktor dibicarakan, tetapi hanya membicarakan faktor agama, politik, dan ekonomi.

Boleh dikata, berdasarkan sejumlah novel, faktor politik merupakan faktor paling penting dalam proses pergesekan antarbudaya. Keinginan manusia untuk berkelompok, atau bermasyarakat, atau bahkan berbangsa dan bernegara berdasarkan unsur etnis, ras, agama, daerah, atau kebahasaan, merupakan faktor politik yang layak diperhitungkan sehingga faktor tersebut memisahkan atau mempertemukan individu-individu. Persoalannya adalah bagaimana manusia mempraktikkan politik dalam mengelola kelompok, masyarakat, bangsa, atau negara tersebut.

Sebagai misal, di dalam novel-novel pada masa Orde Baru, peristiwa 1965 merupakan peristiwa yang, di balik itu, faktor politik merupakan faktor utama yang banyak mendapat sorotan, dan kelak secara kultural berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan Indonesia. Berkat peristiwa 1965, negara Orde Baru mengembangkan satu politik kebudayaan, yang di dalamnya termaklumatkan dalam apa yang biasa disebut dengan sensivitas SARA. Sebagai konsekuensinya, novel-novel Orde Baru melakukan kompromi dan keberpihakan yang ”sederhana” untuk menempatkan SARA dalam batas-batas interkulutralitas secara aman.

Sebagai akibatnya, novel-novel Indonesia pada masa Orde Baru tidak secara eksploratif berupaya menelanjangi perbedaan atau penerimaan antar-SARA secara terbuka sehingga pembaca tidak mendapat refleksi yang cukup berharga tentang relasi antar-SARA secara signifikan. Proses-proses interkulturalitas yang terjadi lebih pada ”wilayah tidak sakral” yang tidak berhubungan dengan SARA, yakni persentuhan dan pergaulan internal antarbudaya, misalnya perbedaan budaya dan upaya saling memahami antara budaya orang tua dan budaya anak muda, atau lelucon-lelucon perbedaan antara budaya kota dan budaya desa. Hal tersebut terlihat menjadi sebuah gejala umum tidak hanya dalam novel, tetapi juga menjadi gejala dalam film-film Indonesia.

Di samping faktor politik, ekonomi juga merupakan faktor utama dalam proses perjumpaan antarbudaya. Faktor ekonomi jauh lebih aman daripada faktor politik. Sebagai misal, dalam beberapa novel, karena seseorang miskin, mereka melakukan migrasi (ke kota) untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Karena mereka migrasi, seseorang bersentuhan dengan budaya yang berbeda dari tempat asalnya. Boleh dikata, sebagian besar novel menceritakan bagaimana para tokoh berpindah dari tempat asalnya, dan dalam proses itu tokoh mendapat pengalaman kultural yang berbeda, dan menyebabkan tokoh tersebut menjadi sesuatu yang berbeda berkat proses interkultralisasi.

Agama formal merupakan sesuatu yang dianggap sebagai motor atau sumber inspirasi bagi berbagai tindakan sosial dan ekonomi, atau sebagai konsep filosofi dan etik yang berpengaruh terhadap masyarakat (Weber, 1958). Agama berperan sangat penting dalam berbagai kebudayaan sehingga agama dianggap salah satu pemicu berbagai tindakan kultural, dalam berbagai tujuan dan kepentingan. Berdasarkan pembacaan terhadap sejumlah novel-novel pada masa Orde Baru, maka agama formal perlu diperhitungkan sebagai salah satu faktor penting bagi proses interkulturalisasi, tetapi dalam pengertian terbatas. (Dalam konteks yang berbeda, bandingkan juga dengan tesis Leur, 1955).

Hal tersebut dimungkinkan karena hal itu masih berkaitan dengan terjadinya semacam kesungkanan untuk menjadikan agama sebagai satu sistem nilai yang membedakan orang per orang dan hal itu masih berkaitan dengan politik SARA yang diterapkan oleh negara (Orde Baru) dalam mengelola masyarakat Indonesia, termasuk dalam mengelola atau mengontrol imajinasi para pengarang Indonesia. Paling tidak novel terkenal karya Umar Kayam, Para Priyayi, memperlihatkan kecenderungan tersebut. Beberapa novel Kuntowijoyo dan Ahmad Tohari memang menyinggung persoalan dan peranan agama dalam proses interkulturalitas. Akan tetapi, posisi agama dalam beberapa novel tersebut ditempatkan sebagai suatu agama yang tidak formal, yakni berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan individu yang bersifat kultural.

Di balik faktor-faktor di atas, secara kultural terdapat sejumlah kekuatan diskursif lain sebagai pembentuk kebudayaan yang ikut menentukan perbedaan dan persamaan budaya sehingga faktor-faktor tersebut menjadi berbeda atau sama dalam aktualisasinya. Hal-hal itu antara lain; pandangan dunia, kepercayaan, nilai-nilai, pengalaman sejarah, mitos(logi), dan berimplikasi terhadap otoritas status (struktur sosial) dalam masyarakat bersangkutan (Asante, 1980). Berbagai kekuatan diskursif pembentuk tersebut yang menyebabkan berbagai perbedaan dan kesamaan setiap individu sebagai anggota masyarakat.

Hal yang Memasukkan dan Mengeluarkan

Berdasarkan hal itu, dalam praktiknya, terdapat nilai yang bersifat menyamakan dan membedakan cara hidup dan identitas kultural seseorang. Sebagai misal, nilai kultur modern dan tradisional, atau kultur kota dan desa, tidak saling mengeluarkan. Artinya, seseorang bisa keluar masuk untuk menerima dan menjadi orang modern atau orang kota, tetapi ia tidak harus kehilangan identitas tradisional dan (atau desa) nya. Hal itu dimungkinkan karena nilai-nilai modern dan tradisional tidak secara ketat memiliki ”syariah” yang baku untuk menerima atau mengeluarkan.

Di samping itu, walaupun dalam banyak hal modernitas atau tradisionalitas memberikan nilai kultural yang berbeda, tetapi nilai-nilai modernitas dan tradisionalitas tidak memiliki kepentingan untuk dipertentangan, bahkan secara individual bisa ”harmonis” dalam diri seseorang, atau pada tataran kemasyarakatan nilai-nilai tersebut dapat hidup berdampingan. Tokoh Lasi dalam Bekisar Merah, tidak pernah kehilangan identitas sebagai orang desa, walau dia di belakang hari ia hidup di kota besar dan terliaht modern. Tokoh Kanjat juga tidak hilang tradisionalitasnya walau ia seorang Insinyur Pertanian yang berpikir sangat modern.

Dalam batas-batas tertentu nilai-nilai ras dan etnisitas dapat dipertemukan dengan adanya proses asimilasi atau akulturasi. Asimilasi adalah suatu kepercayaan bahwa kebudayaan bisa bercampur dan menimbulkan kebudayaan baru. Biasanya kebudayaan lama bisa menghilang dan masyarakat memperbarui budayanya sesuai dengan perkembangan, konteks yang menentukan ke arah mana perkembangan itu harus dibawa. Sementara itu, akulturasi adalah suatu proses sosial bertemunya dua kebudayaan atau lebih. Biasanya kebudayaan asli orang tersebut tidak hilang, tetapi seolah mengalami “modifikasi”.

Proses asimilasi dan akulturasi tersebut tentu tidak dapat dipetakan dalam kategori-kategori dan proses yang sederhana. Hal itu dikarenakan variabel yang dimungkinkan bercampur aduk dengan konteks aktual yang terjadi, seperti tingkat pendidikan,  kelas/status sosial dan ekonomi, usia dan pengalaman hidup, gender, lingkungan dan sejarah sosial, dan sebagainya. Dalam beberapa hal proses akulturasi cukup berjalan baik di Indonesia, tetapi proses asimilasi masih diaggap bermasalah berkaitan dengan politik SARA yang dijalankan pemerintah kolonial ataupun pemerintah Orde Baru.

Dalam karya sastra potret representasi asimilasi dan akulturasi dapat diandaikan sebagai satu model alternatif terhadap dan berhadapan dengan realitas kultural yang terjadi di masyarakat. Tokoh Boy Saputra, seorang keturunan Cina, dalam Jalan Menikung karya Umar Kayam, bahkan dihadirkan sebagai orang yang halus, sopan, dan baik hati, yang kesannya ”lebih Jawa” daripada orang Jawa. Artinya, Boy Saputra diasumsikan mengalami proses terlanjur kelewatan menjadi Jawa. Masih di novel yang sama, tokoh Eko dan Claire, merupakan representasi bagaimana proses akulturasi dihadirkan secara mesra, tanpa Eko dan Claire harus kehilangan nilai-nilai kultural dari budaya mana mereka berasal.

Bahasa, sebagai salah satu situs penting interkulturalisasi, termasuk tidak mengeluarkan seseorang dari basis kulturalnya. Seseorang yang berasal dari Gunung Kidul, kemudian bekerja beberapa tahun di Jakarta, bahasanya akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sangat mungkin ia bergaya orang Gunung Kidul dengan beberapa diksi dan dialek Jakarta. Sangat mungkin pula orang tersebut mencampurkan bahasanya dengan Bahasa Inggris sebagai simbol kemoderan. Akan tetapi, dengan menggunakan bahasa ”tiga dimensi” tersebut, ia tidak keluar dari identitas asalnya sebagai Gunung Kidul. Tidak ada nilai suci dalam berbahasa yang menyebabkan seseorang dikeluarkan dari basis asal kulturalnya.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana bahasa ”tiga dimensi” tersebut dikelola dan menjadi aktualisasi diri tokoh kita dari Gunung Kidul tersebut. Pada umumnya bahasa ”tiga dimensi” tersebut adalah kosa kata yang paling sering muncul dan populer dipakai banyak orang, mungkin media massa seperti televisi. Dengan demikian, dalam berbahasa dapat diketahui apakah seseorang mengalami popularisasi budaya atau tidak, dan ke arah mana perkembangan bahasa populer masyarakat.

Hal tersebut berbeda dengan nilai-nilai kultural berdasarkan keyakinan agama ”formal”. Karena agama memiliki kriteria nilai dan syariah yang relatif baku, maka proses dan mekanisme interkulturalisasinya, dalam prosesnya, bisa saling mengeluarkan. Seseorang secara kultural akan mengalami kesulitan jika memodifikasi di antara dua nilai tersebut karena nilai-nilai yang ditawarkan agama akan mengeluarkan di satu identitas nilai tertentu, dan memasukkan ke identitas tertentu yang lain.

Memang, Emha Ainun Nadjib dan Kyai Kanjeng bisa saja menyanyikan lagu-lagu Kristen (atau Katholik) dengan cara bersalawat (atau seolah di-Islamkan). Akan tetapi, itu tidak mengeluarkan Emha dan Kyai Kanjeng sebagai orang Islam. Hal itu terjadi karena Emha tidak ”mempermainkan” syariah yang baku. Ia hanya memodifikasi produk kebudayaan yang bersifat parsial, yang tidak bisa diklaim sebagai milik khas satu hasil identitas budaya beragama tertentu. Irama lagu tidak bisa dikaitkan sebagai sesuatu yang suci sehingga tidak boleh diganggu-gugat, apalagi dimodifikasi. Hal yang ditawarkan Emha dan Kyai Kanjeng adalah sebagai upaya kreatif bahwa agama tidak selayaknya menjadi sesuatu yang menutup interkulturalisasi kebudayaan.

Emha menawarkan bahwa tidak selayaknya agama menjadi satu stigma budaya. Karena stigma budaya dapat  menjadi suatu upaya menggeneralisasi atau mengidentifikasi ciri-ciri budaya tertentu. Dalam generalisasi atau identifikasi tersebut terjadi reduksi, atau bahkan disalahartikan, sehingga menjadi ciri yang negatif, menjadi stereotip budaya lain yang berbeda karena latar agama yang berbeda. Perbedaan dan penilaian negatif tersebut seolah menjadi mitos dan  lambat laun terkesan sebagai sesuatu yang alamiah.

Hal itu dikondisikan oleh negara Orde Baru dengan politik kebudayaannya yang membangun kebudayaan berdasarkan struktur dan oposisi-oposisi biner. Negara melakukan pengkotak-kotakan identitas dalam dua posisi yang berhadapan. Hal itu menjadikan sulitnya relasi terbuka antarbudaya. Dalam struktur oposisi biner tersebut seseorang mengalami penyederhanaan identitas dalam politisasi tertentu. Dalam kondisi itu, munculnya ketidakharmonisan dan konflik baik atas nama ideologi tertentu, atau atas nama identitas tertentu yang saling berhadapan.

Berkaitan dengan kekuatan diskursif pembentuk kultur tersebut, memang negara memiliki kemampuan umum dalam mengelola kebudayaan warganya sejauh itu berkaitan dalam kepentingan politik, ekonomi, bahkan agama. Akan tetapi, negara tidak perlu menjangkau nilai-nilai kultural yang telah tertanam jauh dalam diri masyarakat/individu terutama berkaitan dengan nilai-nilai lokal, dan nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan budaya yang dibangun negara. Dalam konteks tersebutlah novel-novel pada masa Orde Baru cukup leluasa mengelola perbedaan dan persamaan dan relasi antarbudaya lokal.

            Persoalannya adalah bahwa karya sastra tidak sekadar dimaksudnya sebagai karya sastra tanpa memiliki pretensi dan tujuan tertentu. Sebuah cerita tentang proses interkulturalitas bukan makna, pesan, dan tujuan dari keberadaan karya sastra. Karya sastra justru bagian dari upaya pemaknaan itu sendiri sehingga keberadaannya perlu dimaknai (makna atas makna) sebagai satu cara manusia atau masyarakat untuk memikirkan berbagai kemungkinan tentang kehidupan. Dari berbagai kemungkinan tersebut, manusia atau masyarakat mendapat informasi dan pengetahuan tentang hakikat kehidupan.

Interkulturalisme Sebagai Strategi

Proses dan mekanisme interkulturalisasi di Indonesia memperlihatkan gejala yang berbeda untuk setiap lokalitas dan konteksnya. Pada masa-masa dulu, proses interkulturasi berjalan lambat. Hal ini berkaitan dengan sarana dan mekanisme pertemuan antarbudaya yang belum memadai seperti transportasi dan sistem komunikasi yang belum berkembang. Itulah sebabnya, lokalisme budaya masih sangat tinggi karena masyarakat secara kultural masih terikat dengan kepentingan lokalitasnya (nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, agama, kepercayaan-kepercayaan lokal). Segala hal yang berbau lokalitas dijadikan identitas oleh masyarakatnya karena masyarakat juga tidak memiliki banyak pilihan.

Di lokasi sosial tertentu tempat orang sering bertemu dari berbagai asal, misalnya daerah pelabuhan (pantai), memperlihatkan gejala kultural yang lebih beragam dibanding lokasi sosial tertentu yang tidak banyak dikunjungi. Di Indonesia, gejala bahwa lokasi sosial daerah pantai lebih memperlihatkan keragaman budaya bukan merupakan kisah yang baru (Wertheim, 1999). Daerah Aceh sebagai pelabuhan paling ujung utara Indonesia, atau pun daerah sepanjang pantai utara pulau Jawa, hingga sepanjang pantai Maluku dan Ambon, lebih memperlihatkan keragaman kultural dibanding daerah Yogya atau Solo.

Memasuki abad ke-20, Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan. Dimungkinkan oleh perkembangan transportasi dan komunikasi (darat dan udara), pertemuan dan pergesekan antarbudaya semakin cepat. Novel Umar Kayam Para Priyayi  hingga Jalan Menikung, secara ”kronologis” memperlihatkan perkembangan bagaimana proses perkembangan interkulutral itu terjadi dari waktu ke waktu di Jawa dan Indonesia. Pada tahun 1910-an hingga 1930-an, pada waktu itu orang menempuh satu lokasi yang berbeda bisa berjam-jam karena hanya naik dokar/delman. Akan tetapi, mulai tahun 1960-an, terlebih setelah tahun 1980-an (Jalan Menikung) jarak berbagai kota di dunia bisa ditempuh hanya dalam waktu beberapa jam.

            Memang, dalam sejumlah novel Indonesia, mulai dan setelah tahun 1960-an digambarkan sebagai tahun-tahun perkembangan dan perubahan yang cepat, walaupun perkembangan dan perubahan tersebut tidak berjalan secara merata di bebagai wilayah Indonesia. Dalam novel Mantra Pejinak Ular karya Kuntowijoyo, misalnya, beberapa desa di Jawa tidak mengalami perkembangan yang merata. Antara desa Tegalkemuning dan desa Tegalpandan, dua lokasi setingkat kecamatan yang tidak berjauhan, tidak sama perkembangnnya hanya karena di Tegalkemuning ada beberapa pabrik sehingga orang berdatangan ke daerah itu. Diceritakan pula dalam novel tersebut bagamana di Tegalkemuning itu pada tahun-tahun itu telah mulai dimasuki radio, televisi, dan sebagainya.

Hal yang menarik adalah bagaimana novel-novel menggambarkan mekanisme dan proses interkultural. Berdasarkan perhitungan alur dan perkembangan cerita, yakni ketika terdapat sejumlah identifikasi perubahan di dalam peristiwa cerita, baik mengenai kejadian tertentu atau kewacanaan tertentu, maka paling tidak terdapat tujuh kategori mekanisme interkulturalisasi, yaitu mekanisme (1) nasihat dan ideologisasi, (2) migrasi, akulturasi, dan asimilasi, (3) pelatihan dan pendisiplinan, (4) teknologisasi dan industrialisasi, (5) bertambahnya pengalaman, (6) konflik dan kekerasan, dan (7) persuasi ke-seni-an.

Sebagai misal mekanisme migrasi. Di dalam novel banyak tokoh mengalami pengalaman interkultural setelah migrasi dari tempat tinggalnya. Rasus, dalam Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, mengalami banyak perubahan setelah migrasi dari rumahnya, kemudian tinggal di Pasar Dawuan, dan kemudian bertemu dengan Siti yang membuatnya menjadi ”Islami” daripada sebelumnya yang abangan. Lasi dalam Bekisar Merah, setelah tanpa sengaja migrasi ke kota besar, ia menjadi wanita desa yang modern daripada sebelumnya.

Hampir sebagian besar novel mengandalkan mekanisme nasihat untuk proses-proses pembentukan kepribadian dan kultural. Sastrodarsono dalam Para Priyayi, atau atau Pak Bei dalam Canting karya Atmowiloto adalah ”juru bicara”  bagaimana berbagai nilai dan kepentingan sosial atau politik diperbincangkan atau disuarakan. Hal itu dimungkinkan karena Sastrodarsono dan Pak Bei, berdasarkan pengalamannya yang banyak, merupakan ujung dari simpul interkultur. Sebagai ujung dari simpul interkultur, mereka ingin memperpanjang simpul itu dengan cara yang baru yang berbeda dengan diri mereka.

            Itulah sebabnya, pada akhirnya, cara dan tujuan cerita menjadi satu strategi tersediri bagaimana interkulutralistas kebudayaan dibayangkan, dan dengan berbagai cara dan lapis sudut pandang penafsiran, kesusastraan dimaksudkan sebagai sarana berkomunikasi untuk mempersoalkan masyarakat dan kebudayaan secara lebih universal. Cerita yang terdapat di dalam novel bukan makna atau maksud itu sendiri, tetapi suatu pembayangan terhadap harapan-harapan tersembunyi, bahkan bersifat ideologis. Itulah sebabnya, diperlukan satu tafsir yang kondusif dan relevan berkaitan dengan bagaimana persoalan kebudayaan dapat menjadi salah satu isu strategis dalam proses-proses pengembangan kebubdayaan.

Imajinasi dan Persepsi: Mencari Arah

            Persoalan berktunya adalah imajinasi interkulturalitas seperti apa yang terjadi dalam novel-novel Indonesia. Apakah imajinasi tersebut lebih sebagai bagian dari satu konstruksi persepsi individu, atau konstruksi sosial, atau konstruksi wacana dominan, atau suatu resistensi kultural, atau lebih sebagai semacam harapan kultural. Mengapa hal tersebut terjadi.

            Persoalan tersebut mau tidak mau perlu melihat sejarah keberadaan dan karakter novel-novel Indonesia. Pada masa pendudukan kolonial, novel-novel Indonesia tidak tampil dalam karakter aslinya karena mendapat kontrol yang cukup ketat dari pemerintahan kolonial. Novel-novel pun tampil dengan dan dalam wajah yang “normatif” mempersoalkan dan merepresentasikan interkulturalitas dalam wilayah yang tidak saling mengeluarkan atau memasukkan frame budaya yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Novel-novel yang secara terbuka melakukan resistensi kultural dianggap sebagai bacaan liar. Kebiasaan itu berjalan hingga masa pendudukan Jepang, walaupun Jepang cukup singkat menduduki Indonesia.

            Pada masa revolusi, novel-novel Indonesia memperlihatkan kesibukan yang cukup sensitif dalam membangun nasionalisme. Itu artinya, novel-novel pada masa revolusi, walau tidak banyak, berjalan dalam aras yang sama dengan kehendak negara untuk membangun satu nation berdasarkan Indonesia yang majemuk. Akan tetapi, seperti diketahui, masa revolusi juga gagal untuk membangun sesuatu yang dianggap Indonesia sebagai proses panjang interkulturalisasi. Konflik dan perang-perang lokal ataupun politis cukup banyak terjadi, dan berujung pada suatu konflik politis dan ideologis, yakni peristiwa 1965.

            Bangkitnya masa Orde Baru ternyata membawa karakter yang sama seperti dijalankan pemerintahan kolonial. Orde Baru tampil dalam satu manejemen politik dan ekonomi yang canggih sehingga semua hal justru sangat terkontrol, dengan adanya istilah waskat, pengawasan melekat. Manajemen politik dan sosial seperti dijalankan Orde Baru sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan karakter novel-novel Indonesia seperti telah disinggung di depan.

            Artinya, memang, novel merupakan persepsi individu atau sosial, atau konstruksi sosial pada umumnya sebagai satu sistem yang terintegrasi dengan sistem sosial lainnya. Akan tetapi, dalam sikap-sikap yang kompromistis terhadap tekanan wacana dominan manajemen politik Orde Baru, novel Indonesia tetap berusaha mencari satu representasi interkulturalitas yang bebas dari berbagai tekanan politik atau ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa sastra Indonesia dalam karakternya menempatkan dirinya sebagai satu resistensi dan sekaligus sebagai harapan kultural. Bagaimana dan ke mana resistensi ataupun  harapan kultural itu berhembus, mari kita kaji kembali secara cermat kesusastraan Indonesia. * * *

           

Daftar Pustaka

Asante, M.K., Newark, E. & Blake, C., (Eds). 1979. Hanbook of Interculture Communication. Sage: Baverly Hill.

Atmowiloto, Arswendo. 1986. Canting. Jakarta: Gramedia.

Fay, Brian, 1996, Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach. Oxford: Blackwell

Jary, David dan Julia Jary, 1991, "Multiculturalism". Hal.319. Dictionary of Sociology. New York: Harper.

Kayam, Umar. 1992. Para Priyayi. Jakarta: Gramedia.

Kayam, Umar. 2002 (1999). Jalan Menikung (Para Priyayi 2). Jakarta: Grafiti.

Kuntowijoyo. 2000. Mantra Pejinak Ular. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Leur, J.C. van. 1955. Indonesian Trade and Society, Essays in Asia Social and Economic History. Den Haag: van Hoeve.

Lotman, Jurij. 1977. The Structure of the Artistic Text. Michigan: University of Michigan.

Pavis, Patrice. 1992. The Theatre of the Crossroads. Routeledge: London and New York.

Reed, Ishmed (ed). Multi America: Essays on Culture Wars and Peace. Penguin.

Teeuw, A. 1985. Membaca dan Menilai Sastra. Jakarta: Gramedia.

Tohari, Ahmad. 1982. Ronggeng Dukuh Paruk. Jakarta: Gramedia.

Tohari, Ahmad. 1985. Lintang Kemukus Dini Hari. Jakarta: Gramedia.

Tohari, Ahmad. 1986. Jantera Bianglala. Jakarta: Gramedia.

Tohari, Ahmad. 1993. Bekisar Merah. Jakarta: Gramedia.

Watson, C.W., 2000, Multiculturalism. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.

Weber, Max. 1958. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York: Charles Scribner’s Son.

Wertheim, W.F. 1999. Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.

---

[1] Paper pendek ini direpresentasikan pada kuliah Sastra dan Interkulturalisme, Program Studi S2 Sastra Pascasarjana FIB UGM, Yogyakarta, 2010.